Lebih dari Sekadar Piring Makan: Membaca MBG sebagai Infrastruktur Strategis

Ketika Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025, respon publik terpolarisasi secara tajam. Di satu sisi, para pendukung merayakannya sebagai terobosan kesejahteraan sosial. Di sisi sebaliknya, para kritikus mempertanyakan efisiensi fiskal dan potensi pemborosan anggaran negara. Namun dalam perdebatan yang terbelah dua ini, sebuah perspektif yang lebih dalam daripada itu justru luput dari perhatian: bahwa program ini, jika dikelola dengan visi yang tepat, sesungguhnya merupakan sebuah infrastruktur strategis multidimensi—bukan sekadar program pendistribusian makanan.

Tulisan ini mengajukan tiga lensa alternatif untuk membaca MBG: sebagai mesin penciptaan lapangan kerja struktural, sebagai katalis ekosistem UMKM pangan, dan—yang paling jarang dibicarakan sebagai fondasi ketahanan sipil dalam era ketidakpastian geopolitik. Ketiga perspektif ini bukan sekadar spekulasi; masing-masing memiliki basis empiris dalam literatur ekonomi pembangunan dan studi keamanan nasional.

MBG sebagai Mesin Penyerapan Tenaga Kerja

Program MBG dalam rancangan operasionalnya membutuhkan jaringan dapur-dapur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Per Februari 2026, terdapat sekitar 21 ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rata-rata setiap dapur menyerap rata-rata 40 hingga 50 tenaga kerja—dari juru masak, staf logistik, pengawas gizi, hingga tenaga distribusi—maka artinya program ini telah menyerap hampir 1 juta tenaga kerja (Fazli, 2026). Ini bukan angka yang mengada-ada; ini adalah matematika sederhana dari skala.

Mutakhoh, salah satu pekerja dapur MBG di Bojonegoro, seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap, mengatakan bahwa gaji yang diberikan harian menjadi sumber pendapatan keluarga (Febri, 2026). Ia bukan hanya mendapat pekerjaan; Ia masuk ke dalam sistem ekonomi formal untuk pertama kalinya: memiliki slip gaji, terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dan yang paling signifikan secara psikologis, memiliki identitas ekonomi yang selama ini absen. Ini bukan data agregat; ini adalah wajah konkret dari angka 1 juta tenaga kerja yang selama ini hanya hidup sebagai statistik.

Preseden historis untuk program makan gratis cukup kuat, salah satunya di Amerika Serikat. Program New Deal di Amerika Serikat pada era 1930-an, khususnya Works Progress Administration (WPA), berhasil menyerap 8,5 juta pekerja melalui proyek-proyek infrastruktur yang dikelola negara di tengah depresi besar, termasuk salah satunya program makan siang sekolah (Britannica, 2026; American Experience, n.d.). Di bawah arahan Harry Hopkins, program WPA diakui telah menghabiskan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan bantuan langsung tunai, tetapi Ia meyakinkan warga Amerika bahwa pemberian bantuan langsung tunai mungkin menyelamatkan tubuh warganya namun menghancurkan mentalnya, sedangkan memberi pekerjaan akan menyelamatkan tubuh dan menjauhkan warga Amerika dari mental rendahan (American Experience, n.d.)

Yang membedakan MBG dari program bantuan sosial konvensional adalah sifatnya yang padat karya secara struktural. Berbeda dengan bantuan tunai yang dapat disalurkan tanpa menciptakan lapangan kerja baru dan hanya membentuk masyarakat bermental pengemis, operasional dapur MBG secara inheren membutuhkan kehadiran tenaga kerja manusia: tangan yang memotong sayuran, kaki yang mengantarkan makan siang, mata yang mengawasi standar kebersihan. Ini adalah jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan oleh segmen angkatan kerja Indonesia yang paling rentan, yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaan

Efek Berganda MBG terhadap UMKM Masyarakat

Dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada pintu dapur. Di sinilah konsep economic multiplier effect (efek ekonomi berganda) menjadi relevan. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk bahan baku dapur berpotensi bergulir melalui minimal tiga hingga empat lapisan pelaku ekonomi: petani sayur di desa, pedagang pengumpul di pasar induk, distributor skala menengah, hingga pengemasan dan transportasi lokal. Seluruh rantai ini, jika dikelola dengan preferensi pada produk lokal dan pelaku UMKM, menjadi ekosistem ekonomi yang hidup dan saling menopang.

Laporan dari World Food Programme (2020) memperkuat argumentasi ini melalui pengalaman program MBG di berbagai negara. Dalam laporan tersebut, WFP mengungkapkan bahwa program makanan sekolah yang dilakukan di berbagai negara terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dengan menciptakan permintaan makanan yang lebih banyak, pasar yang lebih stabil, dukungan terhadap pertanian lokal, penguatan sistem pangan lokal, bahkan dari setiap US$ 1 yang diinvestasikan dalam program ini menghasilkan returns sebesar US$ 9 dalam bentuk nilai tambah (WFP, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta unit UMKM atau 99,99 persen dari total unit usaha yang ada, dan menyumbang lebih dari 61,07 persen PDB nasional pada tahun 2023 (Kementerian UMKM RI, 2025). Akan tetapi sayangnya, UMKM seringkali terhambat oleh masalah akses pasar yang stabil dan berkelanjutan. MBG, jika dirancang dengan klausul pembelian lokal yang ketat, dapat menjadi guaranteed demand—permintaan yang terjamin—yang selama ini absen dari ekosistem UMKM pangan. Ini berbeda secara fundamental dari pendekatan pasar bebas yang membiarkan petani kecil bersaing dengan impor pangan bersubsidi dari negara-negara maju.

MBG sebagai Elemen Kesiapsiagaan Nasional di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Argumen ketiga adalah yang paling jarang dibicarakan, namun mungkin yang paling signifikan dalam jangka panjang. Kita hidup di era di mana ketidakpastian geopolitik berada pada titik tertingginya sejak era Perang Dingin. Konflik Rusia-Ukraina hingga Amerika-Israel-Iran telah membuktikan secara dramatis bahwa perang modern tidak hanya tentang senjata, tetapi tentang rantai pasok—dan pangan adalah elemen paling fundamental dalam rantai tersebut.

Dalam gagasan human security Brinkmann & Bauer (2016), infrastruktur distribusi pangan yang telah terbangun adalah aset pertahanan sipil yang paling berharga dalam kondisi krisis karena akses terhadap pasokan makanan tidak perlu dibangun dari nol ketika dibutuhkan paling mendesak. Di sinilah logika MBG sebagai elemen ketahanan nasional menjadi sangat relevan. Jaringan 21 ribu dapur yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan dan desa adalah, secara fungsional, sebuah infrastruktur distribusi pangan. Dalam skenario bencana alam berskala besar, pandemi gelombang baru, atau—dalam skenario yang lebih ekstrem—konflik bersenjata yang membutuhkan mobilisasi sipil, jaringan ini dapat berfungsi sebagai tulang punggung logistik pangan masyarakat tanpa perlu membangun infrastruktur baru dari awal.

Dapur MBG sebagai tulang punggung logistik pangan menemukan urgensinya di kala negara membutuhkan pembangunan resiliensi nasional—kapasitas masyarakat untuk bertahan dan berfungsi di bawah tekanan ekstrem. Studi human security yang dikembangkan oleh UNDP (1994) turut menekankan bahwa keamanan sejati juga terletak pada rasa aman dari kekurangan pangan dan hak masyarakat atas akses pangan melalui pemanfaatan sistem distribusi pangan publik

Meski demikian, kita perlu mengakui bahwa program MBG bisa saja gagal sebagai program populis jika dikelola dengan buruk: anggarannya bisa bocor, kualitas gizinya bisa di bawah standar, distribusinya bisa tidak merata. Kritik-kritik ini valid dan perlu dikawal secara serius. Namun kegagalan potensial dalam implementasi tidak boleh menutup mata kita terhadap potensi transformatif yang tersimpan dalam arsitektur program ini jika dieksekusi dengan visi yang benar.

Hendaknya juga kita melihat program MBG tidak hanya sebatas sebagai program yang ditujukan untuk mengentaskan stunting semata, melainkan jauh daripada itu. MBG hendaknya dilihat dengan menilai eksternalitas yang berdampak positif bagi banyak masyarakat Indonesia yang selama ini kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan UMKM yang membutuhkan penguatan ekosistem, hingga kebutuhan untuk pembangunan resiliensi nasional berbasis pangan. Bahkan dalam tataran yang lebih efisien, ketiganya dapat menjadi satu sistem yang saling terpadu: dapur yang menyerap tenaga kerja lokal akan berbelanja dari UMKM lokal, yang pada gilirannya membangun jaringan distribusi pangan yang tangguh dan terdistribusi secara geografis.

Perdebatan tentang MBG perlu bergerak melampaui dikotomi “program populis vs. pemborosan anggaran.” Yang dibutuhkan adalah kerangka berpikir yang lebih kaya: bahwa investasi pada infrastruktur pangan adalah investasi pada modal manusia, pada ekosistem ekonomi, dan pada resiliensi nasional secara bersamaan. Ini adalah bentuk public investment with multiple positive externalities—bahwa uang yang dibelanjakan untuk memberi makan anak-anak Indonesia hari ini sedang membangun fondasi yang jauh lebih besar dari sekadar piring makan yang tersaji di hadapan mereka.

Referensi:

American Experience. (n.d.). The Works Progress Administration | American Experience. PBS. Retrieved March 16, 2026, from https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/surviving-the dust-bowl-works-progress-administration-wpa/

Brinkmann, A., & Bauer, K. (2016). Food Security as Critical Infrastructure: The Importance of Safeguarding the Food Supply for Civil Security. In A. J. Masys (Ed.), Exploring the Security Landscape: Non-Traditional Security Challenges (Vol. 1). Springer Cham.

Britannica. (2026, March 2). New Deal | Definition, History, Programs, Summary, & Facts.Britannica. Retrieved March 16, 2026, from

https://www.britannica.com/event/New-Deal

Fazli, A. Z. (2026, Februari 15). MBG Serap Hampir 1 Juta Tenaga Kerja Lewat Dapur SPPG. Metrotvnews.com. Retrieved Maret 16, 2026, from

https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5o4R-mbg-serap-hampir-1-juta-tenaga-kerja-lewat-dapur-sppg

Kementerian UMKM RI. (2025, September 29). Afirmasi Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil Bagi UMKM. Kementerian UMKM Republik Indonesia. Retrieved Maret 16, 2026, from https://umkm.go.id/news/trujm0bu4rptb9nde9a8b09h

UNDP. (1994). Human Development Report 1994. Oxford University Press.

WFP. (2020). State of School Feeding Worldwide 2020. World Food Programme